Resensi

Pertemuan Islam dan Demokrasi

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Sunday, 01 November 2009 17:20 Written by Administrator Tuesday, 16 June 2009 11:27

Judul  : Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais
Penulis : Drs. Idris Thaha, M.Si.
Pengantar : Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A.
Penerbit : Teraju Mizan, Cetakan I, Februari 2005
Halaman : xi + 356
 

Hingga saat ini memang masih banyak orang yang mempertentangkan antara demokrasi dan Islam, karena adanya pemikiran bahwa demokrasi berarti pengakuan akan adanya kedaulatan rakyat (manusia), sedangkan di dalam Islam yang ada hanyalah kedaulatan Tuhan.

Sementara mereka yang tidak mempertentangkan berpendapat bahwa Tuhan memang memiliki kedaulatan yang mutlak, tapi kedaulatan Tuhan di bumi telah diwakilkan kepada manusia dan dengan sendirinya manusia memiliki kedaulatan untuk menjalankan aturan dan hukum Tuhan di bumi.

Kenyataannya memang ada keunikan dan perbedaan antara Islam dan demokrasi yang lahir dari sistem sosial budaya barat. Namun dalam beberapa level, baik demokrasi maupun Islam dapat sejalan. Demikian salah satu kesimpulan yang terurai dalam buku Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurchlolish Madjid dan M. Amien Rais karya Idris Thaha.

Menurut penulis buku ini, sebenarnya tidak perlu dipertentangkan mengenai perbedaan itu dan lebih baik mencari hal baik yang bisa dijalankan dan membuang hal-hal yang tidak baik. Ada hal yang bernilai universal baik dalam Islam maupun demokrasi. Islam dapat diterima oleh berbagai bangsa di dunia karena memiliki nilai-nilai universal itu, begitu juga yang terjadi dengan demokrasi. Pada hal-hal yang universal inilah dua sistem tersebut dapat bertemu dan sejalan. Jika ada hal-hal negatif di dalam demokrasi berarti itu tidak perlu kita ambil. Demikian pikiran utama yang terekam dengan baik dalam bab satu satu buku ini. Selain itu, penulis juga secara objektif memunculkan pendapat-pendapat dan tokoh-tokoh yang pro dan kontra antara Islam dan demokrasi.

Dalam prinsip demokrasi, yang harus dilakukan adalah negosiasi dan kompromi untuk mencari cara yang terbaik. Dalam sejarah Islam pun, khilafah ideal itu hanya ada pada zaman Rasulullah SAW dan sebagian masa Khulafaur Rasyidin yang tidak lebih dari masa tiga puluh tahun. Setelah itu dalam masa tujuh abad kejayaan Islam, motif yang ada adalah motif kekuasaan.

Dalam masyarakat plural, seperti Indonesia, perbincangan mengenai relasi antara agama dan demokrasi merupakan tema yang selalu menarik dan tak ada habis-habisnya untuk didiskusikan. Cita-cita mewujudkan demokrasi hampir selalu menyinggung agama dan keragaman budaya, karena demokrasi tidak mungkin bisa diwujudkan tanpa menempatkan agama secara benar dan memberikan apresiasi terhadap keragaman budaya.

Jika tidak dikelola dengan baik, bukan mustahil persinggungan agama-agama akan mendatangkan masalah bagi stabilitas demokrasi. Munculnya sebagian nama pejuang demokrasi (baca:demokrasi religius) seperti Cak Nur mewakili HMI dan kultur NU beserta Amien Rais mewakili Muhammadiyah telah memberikan kontribusi yang sangat besar sehingga umat Islam Indonesia dapat menerima demokrasi.

Pembaca akan diajak oleh penulis buku ini dengan bahasa yang enak dibaca membahas pemikiran almarhum Cak Nur dan Amien Rais tentang hubungan Islam dan demokrasi yang perlu diwujudkan di Indonesia. Hampir tidak ada yang di antara kita yang meragukan kredibilitas kedua tokoh ini dalam mengemukakan gagasan dan polemik politiknya bagi kelangsungan hubungan Islam dan demokrasi di Indonesia.

Bagi keduanya, Islam dan demokrasi tidak memiliki potensi untuk saling berbenturan. Keserasian Islam dan demorasi dapat dilihat dalam pemikiran Cak Nur dan Amien Rais yang dirujukkan kepada ajaran-ajaran Islam dan kriteria-kriteria umum demokrasi. Pemikiran keduanya secara utuh dapat dilihat dalam bab tiga dan lima buku ini. Misalnya, soal keterlibatan partisipasi masyarakat, pemenuhan kebebasan, penegakkan hukum, perwujudan keadilan sosial, peningkatan mutu pendidikan, dan pembentukan masyarakat madani bagi masyarakat Indoensia.

Esensi demokrasi kompatibel dengan Islam dan Islam perlu menyumbangkan nilai-nilai etika dan moral bagi perwujudan demokrasi religius. Cak Nur dan Amien Rais berhasil menunjukkan secara elegan bagaimana pelembagaan nilai-nilai spiritual Islam ke wilayah politik praktis. Pada akhirnya, keduanya menjadi contoh par exellence bagi apa yang disebut dalam buku ini sebagai demokrasi religius.

Konsekwensi logis penegakan sistem demokrasi religius adalah dijadikannya suara dan kehendak rakyat sebagai parameter legalitas pemerintahan yang tanpanya pemerintahan religius tidak akan berdiri. Tetapi di sisi lain, tidak semua kehendak rakyat bisa mewujudkan sebuah pemerintahan yang sejalan kehendak agama.

Akhir kalam, semua agama besar dunia saat ini merasakan semakin hilangnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan umat manusia di dunia. Sehingga dialog antar peradaban bisa menjadi jembatan untuk mengisi kekosongan tersebut. Bukankah agama mengalami kejumudan saat berhenti belajar dan berdialog dengan peradaban lain? Sekarang saatnya untuk merevitalisasi persenyawaan agama dengan berbagai realitas yang mengitarinya.